negara

Tidak diakui oleh negara manapun

Nama	Dipersengketakan sejak	Pengakuan	Informasi lebih lanjut	Referensi
Nagorno-Karabakh	1991	Tidak ada negara yang mengakui Nagorno-Karabakh merdeka secara de jure dari Azerbaijan.	Hubungan luar negeri Nagorno-Karabakh
Somaliland	1991	Tidak ada negara yang mengakui Somaliland merdeka secara de jure dari Somalia.	Hubungan luar negeri Somaliland

[sunting] Diakui hanya oleh non-anggota PBB

Nama	Dipersengketakan sejak	Pengakuan	Informasi lebih lanjut	Referensi
Transnistria	1990	Kemerdekaan Transnistria diakui oleh Abkhazia dan Ossetia Selatan. Seluruh negara anggota PBB mengakui wilayahnya sebagai bagian de jure dari Moldova.	Hubungan luar negeri Transnistria	[2]

[sunting] Non-anggota PBB diakui oleh setidaknya satu anggota PBB

Nama	Dipersengketakan sejak	Pengakuan	Informasi lebih lanjut	Referensi
Abkhazia	1992	Kemerdekaan Abkhazia diakui oleh dua negara anggota PBB, Rusia dan Nikaragua dan dua negara non-anggota PBB, Ossetia Selatan dan Transnistria.[3] Seluruh negara anggota PBB lainnya mengakui wilayahnya sebagai bagian de jure dari Georgia.	Hubungan luar negeri Abkhazia, Pengakuan internasional Abkhazia dan Ossetia Selatan	[4][5]
Republik Cina (Taiwan)	1949	Republik Rakyat Cina (RRC) dan Republik Cina (RC; dikenal secara umum sebagai "Taiwan") mendukung Kebijakan Satu Cina yang menyatakan bahwa Cina secara de jure merupakan suatu entitas berdaulat tunggal yang meliputi wilayah yang saat ini berada di bawah penguasaan RRC dan RC. RC diakui sebagai satu-satunya pemerintahan Cina yang sah oleh 22 negara anggota PBB dan Tahta Suci. Berdasarkan Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa 2758, RRC merupakan satu-satunya pemerintahan Cina yang sah, suatu posisi yang juga diambil oleh negara anggota PBB lainnya. Banyak negara memiliki hubungan tidak resmi dengan RC.	Status politik Taiwan, Hubungan luar negeri Republik Cina	[6]
Kosovo	2008	Kemerdekaan Kosovo diakui oleh 62 negara anggota PBB, Republik Cina (Taiwan), dan beberapa organisasi internasional. Seluruh negara anggota PBB lainnya mengakui wilayahnya sebagai bagian de jure dari Serbia. PBB telah mengelola administasi wilayah ini sejak 1999 melalui United Nations Interim Administration Mission in Kosovo, dengan kerja sama dari Uni Eropa sejak 2008. Berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa 1244, Kosovo tetap merupakan bagian dari Republik Federal Yugoslavia (dimana Serbia merupakan negara penerusnya), menunggu suatu penyelesaian politik untuk menentukan status akhirnya[7].	Hubungan luar negeri Kosovo, Pengakuan internasional Kosovo	[8]
Republik Turki Siprus Utara	1983	Kemerdekaan Siprus Utara diakui oleh satu negara anggota PBB, Turki. Seluruh negara anggota PBB lainnya mengakui wilayahnya sebagai bagian de jure dari Siprus. Organisasi Konferensi Islam memberikan status pengamat kepada Siprus Utara.	Hubungan luar negeri Republik Turki Siprus Utara	[9]
Palestina	1988	Negara Palestina diakui oleh 93 negara anggota PBB,[10] Tahta Suci, Liga Arab, dan Organisasi Konferensi Islam, setelah Deklarasi Kemerdekaan Palestina oleh Organisasi Pembebasan Palestina. Misi Palestina memiliki status diplomatik atau khusus di 22 negara anggota PBB lainnya dan Uni Eropa. Israel tidak mengakui negara Palestina. Akan tetapi, sebagai hasil dari Persetujuan Damai Oslo dan Persetujuan Sementara Israel-Palestina, pemerintah Israel telah mengalihkan kekuasaan tertentu dan tanggung jawab pemerintahan sendiri kepada Otoritas Nasional Palestina, yang berlaku di wilayah Tepi Barat dan jalur Gaza. PBB mengakui Palestina sebagai entitas non-anggota dengan status pengamat.	Hubungan luar negeri Otoritas Nasional Palestina	[11]
Republik Demokratik Arab Sahrawi (RDAS)	1976	Sahara Barat merupakan subyek dari berbagai klaim yang saling bertentangan: Maroko mengklaim seluruh wilayahnya dan menduduki sebagian besarnya, sementara Republik Demokratik Arab Sahrawi (RDAS) hanya menguasai Zona Bebas tetapi juga mengklaim kedaulatan penuh atas seluruh wilayahnya. Kemerdekaan Sahara Barat di bawah kedaulatan RDAS diakui oleh 49 negara anggota PBB dan Uni Afrika. Sahara Barat diakui sebagai bagian de jure dari Maroko oleh 25 negara anggota PBB dan Liga Arab. Seluruh negara anggota PBB lainnya tidak mengakui kedua negara memiliki otoritas de jure atas wilayah tersebut; wilayah tersebut termasuk dalam Daftar Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Wilayah Tanpa Pemerintahan Sendiri sejak dimasukkan pada 1960-an sebagai Sahara Spanyol.	Hubungan luar negeri Republik Demokratik Arab Sahrawi	[12]
Ossetia Selatan	1991	Kemerdekaan Ossetia Selatan diakui oleh dua negara anggota PBB, Rusia dan Nikaragua dan dua negara non-anggota PBB, Abkhazia dan Transnistria.[3] Seluruh negara anggota PBB lainnya mengakui wilayahnya sebagai bagian de jure dari Georgia.	Hubungan luar negeri Ossetia Selatan, Pengakuan internasional Abkhazia dan Ossetia Selatan	[5][13]

[sunting] Negara anggota PBB, tidak diakui oleh setidaknya satu negara lain

Nama	Dipersengketakan sejak	Pengakuan	Informasi lebih lanjut	Referensi
Republik Rakyat Cina (RRC)	1949	Republik Rakyat Cina tidak diakui oleh Republik Cina. Karena Kebijakan Satu Cina, RRC tidak diakui oleh 22 negara anggota PBB yang mengakui RC, dan juga Tahta Suci.	Hubungan diplomatik RRC, Hubungan luar negeri RRC	[14]
Siprus	1974	Siprus tidak diakui oleh satu negara anggota PBB, Turki, dan satu negara non-anggota PBB, Siprus Utara, dimana keduanya merujuk Siprus sebagai "Güney Kıbrıs Rum Kesimi", Bagian Yunani dari Siprus Selatan.	Hubungan luar negeri Siprus	[15][16][17]
Israel	1948	Israel tidak diakui oleh negara-negara anggota PBB berikut: Arab Saudi, Indonesia, Iran[18], Irak[19], Republik Demokratik Rakyat Korea, Kuba, Kuwait, Lebanon, Libia[20], Malaysia, Pakistan, Sudan, Suriah, dan Yaman, serta satu negara non-anggota PBB, Republik Demokratik Arab Sahrawi. Israel diakui oleh Organisasi Pembebasan Palestina, yang mengklaim hak untuk membentuk suatu negara di wilayah yang saat ini diduduki oleh Israel.	Hubungan luar negeri Israel	[21][22]
Republik Demokratik Rakyat Korea	1948	Republik Demokratik Rakyat Korea tidak diakui oleh Jepang dan Republik Korea.[23]	Hubungan luar negeri Korea Utara	[24][25][26]
Republik Korea	1948	Republik Korea tidak diakui oleh Republik Demokratik Rakyat Korea.	Hubungan luar negeri Korea Selatan	[27][28]
Liechtenstein	1993	Liechtenstein tidak diakui oleh Slowakia karena penolakannya untuk mengakui Slowakia atas sengketa penerapan Beneš decrees.	Hubungan luar negeri Liechtenstein	[29][30][31]
Slowakia	1993	Slowakia tidak diakui oleh Liechtenstein karena sengketa atas penerapan Beneš decrees.	Foreign relations of Slovakia	[29][31]